Dalam dunia kerja, perlindungan karyawan perempuan sudah menjadi salah satu komponen penting untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan regulasi yang semakin ketat, kesadaran akan hak-hak karyawan perempuan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami dan menerapkan ketentuan perlindungan ini secara menyeluruh.
Pada artikel ini, kita akan membahas beberapa poin penting dalam aturan perlindungan karyawan perempuan di Indonesia.
Simak penjelasan lengkapnya berikut ini!
Table of Contents
Aturan Perlindungan Karyawan Perempuan
Di era yang semakin modern ini, para pekerja wanita menjadi semakin banyak dan aktif dalam menduduki posisi kerja di lingkungan perusahaan.
Semakin banyak perempuan yang berhasil lolos dan berkerja, dan akhirnya menyumbangkan hasil pajak untuk pembangunan negara.
Oleh karena itu, perkembangan aturan untuk melindungi kebutuhan perempuan juga semakin ditingkatkan.
Berikut adalah beberapa bentuk aturan resmi yangmendukung perlindungan karyawan perempuan di dunia kerja!
1. Hak Cuti Hamil dan Melahirkan
Salah satu bentuk perlindungan mendasar bagi karyawan perempuan adalah hak cuti bagi mereka yang sedang melahirkan.
Aturan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2023 (revisi dari UU No. 13 Tahun 2003).
Berdasarkan ketentuan terbaru, karyawan perempuan berhak mendapatkan:
- Cuti melahirkan selama 3 bulan: 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.
- Gaji tetap dibayarkan penuh selama masa cuti tersebut.
Apabila kondisi karyawan dan bayi tidak baik, cuti melahirkan dapat diperpanjang hingga 1 bulan dengan surat keterangan medis.
Selain itu, karyawan perempuan juga tidak diperkenankan PHK hanya karena mengambil cuti hamil atau melahirkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi hukum bagi perusahaan.
2. Perlindungan Karyawan Saat Menyusui
Karyawan perempuan yang baru kembali bekerja setelah melahirkan, berhak mendapatkan waktu dan tempat khusus untuk menyusui atau memerah ASI.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, yang masih berlaku hingga kini.
Adapun poin-poin penting dalam aturan ini antara lain:
- Perusahaan wajib menyediakan ruang laktasi yang nyaman, bersih, dan aman, sesuai dengan standar terbaru.
- Karyawan perempuan berhak mendapatkan waktu istirahat yang cukup untuk menyusui atau memerah ASI selama jam kerja.
- Dukungan perusahaan terhadap ibu menyusui tidak hanya meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, tetapi juga membangun loyalitas karyawan.
Selain itu, Peraturan Pemerintah juga menekankan pentingnya kebijakan perusahaan dalam memberikan fasilitas laktasi yang sesuai standar medis.
3. Perlindungan Perempuan dari Diskriminasi
Diskriminasi gender di tempat kerja sering kali masih terjadi, baik dilakukan secara terang-terangan maupun tersirat.
Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan kebijakan anti-diskriminasi diterapkan dengan baik, termasuk dalam hal:
- Perekrutan dan promosi: Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender.
- Upah yang adil: Karyawan perempuan berhak mendapatkan upah yang setara dengan karyawan laki-laki untuk pekerjaan yang sama.
- Pencegahan pelecehan seksual: Perusahaan harus memiliki mekanisme pengaduan yang jelas dan langkah tegas untuk menangani kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja.
Kebijakan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang profesional.
4. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Perlindungan karyawan perempuan juga mencakup aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
Terutama bagi karyawan yang bekerja di lingkungan berisiko tinggi. Keselamatan hidup mereka tentu harus diperhatikan oleh pihak perusahaan.
Terdapat beberapa ketentuan yang mungkin bisa menjadi contoh penerapan aturan perlindungan perempuan di perusahaan. Diantaranya yaitu:
- Tidak menugaskan karyawan perempuan pada shift malam jika kondisi tidak aman.
- Menyediakan perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
- Memberikan perhatian khusus pada kondisi karyawan hamil untuk menghindari risiko cedera atau kelelahan berlebihan.
Perusahaan juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan K3, agar senantiasa sesuai dengan kebutuhan karyawan perempuan.
5. Jaminan Kebebasan Berorganisasi
Karyawan perempuan juga berhak untuk bersuara dan memperjuangkan hak-haknya melalui serikat pekerja atau organisasi karyawan.
Kebebasan ini dilindungi oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Aturan tersebut hingga kini masih berlaku tanpa revisi yang signifikan.
Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa aturan pendukung terbaru yang menegaskan hak ini.
Contohnya seperti kepentingan transparansi dalam pembentukan serikat pekerja, dan perlindungan hukum terhadap tindakan intimidasi yang sering dihadapi anggota serikat.
Perusahaan wajib menghormati hak ini, dan tidak melakukan tindakan intimidasi atau diskriminasi terhadap karyawan perempuan di lingkungan kerja.
Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Mengapa Perlindungan Karyawan Perempuan Penting?
Penerapan ketentuan perlindungan karyawan perempuan akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan.
Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas mereka dengan mengumpulkan loyalitas dari semua jenis gender pekerjanya.
Aturan yang berlaku ini juga akan membangun reputasi perusahaan, sehingga perusahaan akan dipandang positif di mata publik.
Selain itu, Lingkungan kerja yang aman dan inklusif dapat membuat karyawan lebih betah bekerja dalam jangka panjang.
Perusahaan juga akan lebih mematuhi peraturan hukum, dimana hal tersebut akan menghindarkan perusahaan dari risiko hukum dan sanksi administratif.
