Pada bulan Januari 2024, perubahan peraturan PPh21 terbaru mulai dilaksanakan dengan perhitungan yang cukup berbeda dari sebelumnya.
Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam aturan terbaru PPh21 ini berfokus pada jumlah perhitungan dana pajak dan teknik perhitungannya.
Peraturan PPh21 terbaru ini diresmikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023, dan akan dilaksanakan di tahun 2024.
Proses perubahan ini diharapkan dapat menargetkan aturan kena pajak dengan tepat bagi setiap golongan pekerja.
Kira-kira apa saja perubahan dari peraturan PPh21 terbaru itu? Dan apa dampak dari perubahan tersebut? Ayo simak penjelasannya dibawah ini.
Baca Juga :Â Ketahui Struktur Surat Lamaran Kerja Ini Agar Lolos Seleksi!
Table of Contents
Bentuk Perubahan Peraturan PPh21 Terbaru
Setiap perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hasil dari pertimbangan matang dalam beberapa aspek penting lingkungan sosial.
Khususnya dalam peraturan PPh21, dimana proses perhitungan dan penetapan jumlah pajak akan selalu dianalisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara.
Beberapa waktu yang lalu, peraturan PPh21 kembali diubah menjadi sedikit berbeda dari tahun sebelumnya.
Terdapat beberapa bentuk perubahan yang menjadi prioritas dalam proses perkembangan aturan PPh21 tersebut.
Perubahan peraturan dari PPh21 ini, diprediksi akan memberikan dampak yang cukup kuat pada kondisi ekonomi pekerja di tahun 2024.
Berikut ini adalah beberapa bentuk perubahan terbaru dalamperaturan PPh21!
1. Perhitungan PTKP Menjadi Lebih Tinggi
Pada peraturan PPh21 terbaru, perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi lebih tinggi karena penurunan biaya Wajib Pajak (WP) dari setiap golongannya.
Berdasarkan aturan perhitungan terbaru ini, dapat diprediksi bahwa karyawan bisa membawa pulang gaji netto lebih tinggi dari pada perhitungan sebelumnya.
Hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi karyawan karena gaji yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi atau keluarga dengan langsung.
Berikut adalah tabel perhitungan WP lengkap untuk peraturan PPh21 terbaru:
Golongan | Biaya | Periode |
TK/0 | Rp4.840.000 | Per-Bulan |
K/0 | Rp5.400.000 | Per-Bulan |
K/1 | Rp6.072.000 | Per-Bulan |
K/2 | Rp6.752.000 | Per-Bulan |
K/3 | Rp7.440.000 | Per-Bulan |
Note :
1. Jika WP pribadi memiliki tambahan tanggungan Istri/Suami dan/atau Anak, maka akan ada penambahan dana sebesar Rp2.300.000,00 untuk setiap orangnya. 2. Jika WP pribadi memiliki tambahan tanggungan Orang Tua/Mertua/Anak Tiri, maka akan ada penambahan dana sebesar RP2.000.000 untuk setiap orangnya. |
2. Metode Perhitungan Tarif PPh21 Menjadi TER
Perubahan metode perhitungan juga menjadi salah satu hal yang cukup berdampak dalam peraturan PPh21 terbaru.
Perhitungan PPh21 akan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER), dimana akan memperkuat aturan besar kecilnya pajak berdasarkan pendapatan.
Dalam proses perhitungan TER, bentuk analisa golongan pekerja akan dibagi menjadi 3 kategori yaitu A, B, dan C. Berikut deskripsi setiap TER tersebut:
- TER A : Berisi pekerja yang belum kawin atau sudah kawin tapi tidak ada tanggungan (TK/0, TK/1, K/0).
- TER B : Berisi pekerja yang belum kawin tapi punya tanggungan sebanyak 2/3 orang, atau sudah kawin dan keluarganya sebanyak 1/2 orang (TK/2 atauTK/3, dan dan K/1 atau K/2).
- TER C : Berisi pekerja yang sudah kawin dan sudah memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang (K/3).
Ketiga kategori ini akan memiliki tarif PPh21 yang berbeda-beda dengan menyesuaikan penghasilan pribadi.
Pada penggunaan metode TER, para karyawan yang memiliki penghasilan rendah atau menengah di periode tertentu akan memperoleh pengurangan biaya PPh21.
Sedangkan bagi karyawan yang memiliki penghasilan yang besar di periode tertentu akan memperoleh kenaikan dalam biaya PPh21.
Hal tersebut akan berubah secara otomatis menyesuaikan rata-rata penghasilan pekerja di setiap penggajian dalam setahun.
Baca Juga : 8 Kemudahan Setelah Beralih Ke Absensi Online Bagi Perusahaan
3. Perubahan Persentase Fasilitas PPh21
Pada bentuk fasilitas PPh21, jenis fasilitas yang akan dimanfaatkan dalam pembayaran pajak masih mengikuti aturan sebelumnya.
Beberapa fasilitas tersebut mencakup tunjangan hari raya (THR), uang lembur, uang transportasi, uang representasi, dan tunjangan sosial lainnya.
Namun, perbedaan yang bisa dilihat pada peraturan fasilitas PPh21 ini berada dalam persentase bebas pajaknya.
Pada peraturan PPh21 terbaru, terdapat batas biaya maksimal yang akan dinilai sebagai dana bebas pajak dalam fasilitas pekerjaan.
Apabila pendapatan dari fasilitas tersebut melebihi batas maksimal, maka akan diperhitungkan dalam PPh21.
Berikut adalah jenis dan persentase biaya maksimal dalam beberapa fasilitas kerja di peraturan PPh21 terbaru:
Jenis Fasilitas | Aturan Terbaru |
Tunjangan Hari Raya (THR) | Maksimal Rp5000.000, sisanya masuk dalam PPh21 |
Upah Lembur | Maksimal Rp6000.000, sisanya masuk dalam PPh21 |
Uang Representasi | Dana bebas pajak tergantung kondisi dan jabatan pekerjaan |
Fasilitas Pendidikan | Dana bebas pajak tergantung biaya pendidikan yang dikeluarkan |
Fasilitas Kesehatan | Bebas dalam pajak karena tidak masuk kedalam jenis penghasilan tetap |
Uang Konsumsi | Bebas dalam pajak karena tidak masuk kedalam jenis penghasilan tetap |
Khusus untuk pekerja dalam bidang kesehatan, pengenaan tarif PPh21 final pada setiap fasilitas akan berjumlah 0%.
Sedangkan untuk para UMKM, pengenaan tarif final dalam fasilitasnya berjumlah 0,5%.
4. Perubahan Perhitungan Lapisan PKP
Perubahan dalam metode perhitungan PPh21 juga memberikan dampak terhadap aturan Lapisan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).
Lapisan PKP pada aturan baru ini akan mengikuti jenis TER dari setiap pekerja yang ada. Hal ini akan menghasilkan sedikit perubahan dalam jangkauan biaya PKP itu sendiri.
Jangkauan lapisan PKP pada peraturan PPh21 terbaru ini berubah menjadi Rp60.000.000 – Rp5.000.000.000.
Dimana di peraturan sebelumnya hanya berkisar antara Rp50.000.000 – Rp5.000.000.000.
Perubahan ini juga memberikan pembagian bentuk persentasi yang semakin spesifik dari setiap TER yang ada.
Berdasarkan aturan yang baru, tarif PKP pada TER A memilik  44 lapisan. Kemudian TER B memiliki 40 lapisan, dan TER C dengan 41 lapisan.
setiap lapisan yang terdapat di setiap TER tersebut akan memiliki persentase yang dimulai dari 0% hingga 34%.
Sebagai contoh perbandingan, berikut adalah persenan TER berdasarkan kategori PKP jika dilihat dari 0.25%, 5%, 15%, 25%, 30%, dan 34% nya :
No | TER | Kategori A | Kategori B | Kategori C |
1 | 0.25% | 5.400.000 – 5.650.000 | 6.200.000 – 6.500.000 | 6.600.000 – p6.950.000 |
2 | 5% | 12.500.000 – 13.750.000 | 13.600.000 – 14.950.000 | 14.150.000 – 15.550.000 |
3 | 15% | 35.400.000 – 39.100.000 | 37.100.000 – 41.100.000 | 38.900.000 – 43.000.000 |
4 | 25% | 103.000.000 – 125.000.000 | 109.000.000 – 129.000.000 | 110.000.000 – 134.000.000 |
5 | 30% | 454.000.000 – 550.000.000 | 459.000.000 – 555.000.000 | 463.000.000 – 561.000.000 |
6 | 34% | 1.400.000.000 | di atas 1.405.000.000 | di atas 1.419.000.000 |
Baca Juga : Simpel! Ini Cara Perhitungan Gaji Para Freelancer Paling Cepat
Dampak Perubahan Peraturan PPh21 Terbaru
Perubahan peraturan PPh21 terbaru pasti memiliki dampak yang cukup besar terhadap penghasilan setiap pekerja.
Meskipun peraturan PPh21 terbaru masih baru dilaksanankan, tapi prediksi atau sudut pandang terhadap dampak aturan tersebut sudah mulai diperhatikan.
Banyak prediksi yang menyatakan bahwa aturan terbaru ini akan memberikan sisi positif.
Namun dilain sisi juga ada prediksi dampak negatif yang mungkin saja terjadi saat pelaksanaan aturan baru tersebut.
Berikut ini terdapat prediksi dampak positif dan negatif dari hasil perubahan peraturan PPh21 terbaru!
1. Dampak Positif
Pada sisi positif, peraturan terbaru dari PPh21 ini diprediksi akan meningkatkan penghasilan bersih (netto) dari setiap pekerja.
Hal tersebut bisa terjadi karena perhitungan PPh21 diukur menggunakan metode TER yang akan mempertimbangkan PTKP dengan baik.
Perubahan aturan ini juga dianggap akan lebih transparansi karena perhitungan TER yang spesifik mudah dipahami.
Perhitungan yang transparansi akan membuat proses perhitungan menjadi lebih cepat, sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih efisien.
2. Dampak Negatif
Pada sisi negatif, Perusahaan akan membutuhkan waktu penyesuaian dalam perhitungan gaji terbaru karena adanya perubahan metode perhitungan PPh21 menjadi TER.
Perubahan dalam peraturan PPh21 ditakutkan akan memperlambat sistem penggajian karena perusahaan harus memahami bagaimana sistem perhitungan TER bekerja.
Bentuk edukasi yang minim juga akan memberikan dampak yang buruk dalam proses pembayaran PPh21 kedepannya.
Hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam jumlah pembayaran sehingga akan menghasilkan denda pada para pekerja.